OKU Timur – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten OKU Timur, Budi Tara yang akrab disapa Bung Budi menegaskan bahwa kelangkaan BBM yang terjadi di Kabupaten OKU Timur saat ini bukan lagi sekadar persoalan antrian panjang di SPBU. Jumat (22/05/2026).
Budi menekankan, bahwa Ini merupakan potret lemahnya tata kelola distribusi energi yang berdampak langsung pada denyut kehidupan rakyat kecil “marhaen”. Ia menyebutkan bahwa di berbagai wilayah, mulai dari Belitang hingga Martapura, masyarakat harus mengantri berjam-jam bahkan berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain demi mendapatkan bahan bakar.
“Kondisi ini telah terjadi dalam beberapa hari terakhir dan sangat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya petani, pedagang, dan pekerja harian,” Ucapnya
Sebagai organisasi yang lahir dari semangat Marhaenisme, Bung Budi menilai bahwa kelangkaan BBM tidak boleh dianggap persoalan biasa “remeh temeh” atau semata-mata alasan teknis keterlambatan distribusi.
“Pemerintah daerah, pihak terkait, serta otoritas distribusi energi harus hadir dengan langkah konkret, transparan, dan cepat. Rakyat tidak bisa terus diminta bersabar sementara roda ekonomi mereka tersendat,” Jelasnya
“Bayangkan, petani yang hendak turun ke sawah ke kebun dan aktivitas lainnya harus kehilangan waktu produktif karena antri BBM. Pelaku UMKM terganggu distribusinya. Masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada mobilitas harian justru menjadi pihak paling terdampak,” Ungkapnya
Menurutnya, jika dibiarkan berlarut-larut, kelangkaan ini bukan hanya soal energi, tetapi ancaman terhadap stabilitas ekonomi rakyat OKU Timur.
Maka PA GMNI OKU Timur mendesak :
1. Pemerintah daerah segera mengambil langkah koordinatif dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM kembali normal.
2. Adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penyebab kelangkaan agar tidak menimbulkan spekulasi dan kepanikan.
3. Pengawasan ketat terhadap distribusi BBM agar tidak terjadi penyimpangan ataupun permainan yang merugikan rakyat.
“Pemerintah Daerah jangan kalah cepat dari penderitaan rakyat. Ketika masyarakat mengantri panjang hanya untuk mendapatkan hak dasar berupa energi, maka di situlah pemerintah dituntut membuktikan keberpihakannya. Jangan biarkan rakyat terus menjadi korban dari lemahnya sistem distribusi,” Tutupnya
