MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mendorong penguatan tata kelola pemerintahan digital melalui penerapan manajemen pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hal itu disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Hery Onawame, saat membuka Sosialisasi Dokumen Manajemen Pengetahuan SPBE yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan dari 60 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Hery mengatakan, transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya ditandai dengan bertambahnya jumlah aplikasi yang digunakan oleh OPD.
Menurut dia, pemerintah daerah juga perlu memastikan adanya tata kelola, koordinasi, integrasi data, serta pengelolaan pengetahuan yang baik.
“Kita tidak ingin transformasi digital pemerintahan hanya diukur dari banyaknya aplikasi yang digunakan. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh sistem, data, informasi, aplikasi, sumber daya manusia, serta pengetahuan yang kita miliki dapat dikelola secara terpadu dan memberikan manfaat nyata,” kata Hery.
Hery menjelaskan, Dokumen Manajemen Pengetahuan SPBE diperlukan untuk mengelola pengetahuan, data, dan pengalaman yang diperoleh selama penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
Dengan pengelolaan yang baik, pengetahuan dan pengalaman aparatur tidak hanya tersimpan pada individu tertentu, tetapi dapat menjadi aset kelembagaan.
Hal tersebut, lanjut Hery, penting ketika terjadi pergantian pegawai, pejabat, maupun perubahan struktur organisasi.
“Ketika terjadi perubahan personel, pergantian pejabat maupun perubahan struktur organisasi, pengetahuan dan pengalaman yang telah dibangun tidak ikut hilang, tetapi tetap menjadi bagian dari memori kelembagaan,” ujarnya.
Hery menyebut Indeks SPBE Kabupaten Mimika saat ini masih berada pada kategori cukup. Karena itu, aspek tata kelola dan manajemen perlu mendapat perhatian lebih serius.
Menurutnya, tantangan pengembangan SPBE di Mimika tidak hanya berkaitan dengan aplikasi, tetapi juga koordinasi, integrasi, tata kelola, dan pengelolaan pengetahuan.
Selain manajemen pengetahuan, Hery meminta seluruh OPD mendukung penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RINTIK) Kabupaten Mimika.
Dokumen tersebut akan menjadi acuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Mimika dalam beberapa tahun ke depan, termasuk untuk mendukung keberlanjutan program Smart City.
“Tanpa RINTIK yang jelas, pengembangan Smart City dan infrastruktur digital kita berisiko berjalan tanpa arah yang terukur,” kata Hery.
Ia meminta penyusunan RINTIK dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh OPD.
Dengan demikian, dokumen tersebut dapat menggambarkan kebutuhan, kondisi, potensi, dan arah pembangunan teknologi informasi di Kabupaten Mimika.
Hery juga meminta OPD aktif menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan tim penyusun.
Dia mengingatkan agar pengembangan aplikasi di masing-masing OPD tidak dilakukan secara terpisah tanpa memperhatikan kebutuhan integrasi.
“Jangan sampai masing-masing OPD membangun sistem dan aplikasi tanpa memperhatikan kebutuhan integrasi dengan perangkat daerah lainnya,” ujarnya.
Sosialisasi ini, menghadirkan dua narasumber dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI-ITB), yakni Dr. techn. Wikan Danar Sunindyo, S.T., M.Sc. dan Ir. Windy Gambetta, MBA.
















